Gedung empat lantai di Jalan Pahlawan Revolusi itu dibangun untuk satu tujuan: jadi pusat perbelanjaan modern, pengganti Pasar Gamalama yang dibongkar. Lima tahun sejak diresmikan, bangunan ini belum berfungsi sesuai dengan namanya. Sebagian ruangnya malah dipakai warga sebagai parkiran motor, bengkel, tempat latihan taekwondo, gudang booth kontainer, sampai tempat nongkrong anak muda.

Pemerintah Kota Ternate kembali mematangkan rencana memanfaatkan Gedung Plaza Gamalama sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP), pusat layanan terpadu yang menyatukan berbagai urusan administrasi warga di satu lokasi. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly meninjau langsung gedung itu pada Selasa (30/6/2026), bersama DPMPTSP, Bagian Organisasi Setda, dan Dinas PUPR.

Sesuai arahan Wali Kota, lantai satu gedung akan dijadikan MPP, sedangkan area basement disiapkan sebagai pusat kegiatan pelaku UMKM. Pembentukan MPP, menurut Rizal, merupakan tindak lanjut kebijakan KemenPAN-RB yang mewajibkan setiap pemerintah daerah memiliki mal pelayanan publik.

"MPP ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dalam satu lokasi," kata Rizal.

Sekretaris DPMPTSP Kota Ternate Hartati Uma menyebut MPP sudah menjadi kebutuhan mendesak.

"Di Maluku Utara sudah ada lebih dari empat MPP. Kota Ternate juga sudah mendapat peringatan dari KemenPAN-RB agar segera memiliki MPP," katanya.

Nantinya, MPP akan mengintegrasikan layanan organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, dan Disdukcapil, serta instansi vertikal seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Pertanahan, dan Imigrasi.

Namun rencana itu menghadapi kendala. Saat peninjauan, Pemkot menemukan kerusakan mulai dari plafon rusak, kaca pecah, kabel berserakan, hingga pendingin ruangan yang tidak berfungsi.

Dinas PUPR diminta mendata kerusakan dari lantai satu hingga lantai empat untuk menghitung kebutuhan anggaran perbaikan. Karena itu, Rizal mengakui target peluncuran MPP pada 17 Agustus 2026 kemungkinan mundur.

"Awalnya kami optimistis bisa diluncurkan Agustus. Namun setelah melihat langsung kondisi gedung, tentu harus diperbaiki terlebih dahulu agar layak digunakan," ujarnya.

Gedung Rp92,5 miliar yang dibangun dengan tahun jamak

Plaza Gamalama Modern adalah gedung empat lantai di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah. Bangunan ini dikerjakan melalui skema anggaran tahun jamak sepanjang 2017 hingga 2021, dengan total biaya pembangunan sekitar Rp92,5 miliar dari APBD Kota Ternate. Gedung diresmikan pada 15 Februari 2021 oleh Wali Kota Ternate saat itu, almarhum Burhan Abdurrahman.

Namun sejak diresmikan, bangunan itu praktis tidak pernah beroperasi penuh. Pada tahun peresmiannya, Dinas PUPR Kota Ternate kala itu menyebut Pemkot masih menunggak sekitar Rp15 miliar kepada kontraktor. Tunggakan itu, menurut keterangan PUPR saat itu, membuat pemasangan daya listrik dari PLN tertunda, sehingga lift dan eskalator gedung belum bisa difungsikan.

Rusak sebelum dipakai, DPRD desak kontraktor

Persoalan berlanjut ke kualitas bangunan. Pada pertengahan 2025, lapisan dinding gedung ambruk diterpa angin kencang hingga dinilai membahayakan warga sekitar. Komisi III DPRD Kota Ternate menyoroti kerusakan itu lantaran terjadi pada gedung yang belum sempat digunakan dan disebut masih dalam masa pemeliharaan.

"Komisi III mendesak PUPR agar meminta kontraktor Plaza Gamalama Modern untuk secepatnya bertanggung jawab dan menyelesaikan rusaknya bangunan tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U Malik.

Saat itu, Komisi III juga menyatakan akan menelusuri apakah kerusakan disebabkan kualitas pekerjaan atau faktor lain, sehingga penyebabnya belum dapat dipastikan. Meski begitu, Pemkot tetap menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk perbaikan melalui APBD Perubahan 2025.

Kondisi ini menarik perhatian kalangan akademisi. Dosen Universitas Khairun Ternate, Muamil Sunan, menilai lemahnya pengelolaan aset daerah membuat sejumlah proyek strategis yang dibangun dengan APBD kehilangan fungsi dan menurun kondisinya.

Rencana yang terus berganti

Sejak berdiri, pemanfaatan Plaza Gamalama berulang kali direncanakan dan tertunda. Rencana menjadikannya mal pelayanan publik sudah disampaikan sejak 2021 dan ditegaskan lagi pada 2022. Pada Februari 2023, Pemkot resmi menerbitkan proposal penawaran untuk menggandeng pihak ketiga. Pada 2024, Pemkot sempat menyiapkan kerja sama pengelolaan gedung dengan calon penyewa melalui skema sewa, tetapi rencana itu tidak berlanjut. Sekretaris Daerah Ternate belakangan menyatakan calon penyewa tidak memenuhi sejumlah ketentuan yang disepakati di awal, termasuk soal nilai kontrak.

Memasuki April 2025, arah rencana sempat berubah menjadi Rumah Sakit Daerah dengan alasan sepi peminat. Awal 2026, Wali Kota menawarkan skema penyewaan per lantai. Kini, pada pertengahan 2026, rencananya kembali mengarah ke MPP. Padahal, prinsip pengelolaan barang milik daerah menghendaki aset yang tidak dimanfaatkan untuk dievaluasi, lalu difungsikan kembali, dikerjasamakan dengan pihak lain, atau dilepas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah hal yang belum terjawab

Sebagai aset yang dibangun dengan uang rakyat, riwayat panjang gedung ini menyisakan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka. Berapa total dana yang sudah dikeluarkan untuk Plaza Gamalama sejak 2021 bila pembangunan, tunggakan, dan perbaikan dijumlahkan?

Karena kerusakan terjadi saat gedung disebut masih dalam masa pemeliharaan, apakah perbaikannya menjadi tanggung jawab kontraktor, atau justru ditanggung APBD lewat anggaran Rp1,5 miliar? Dan setelah rencana yang berulang kali berganti, adakah kepastian MPP kali ini benar-benar terwujud?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar urusan Pemkot, melainkan hak warga untuk tahu ke mana anggaran daerah mereka pergi.

Ingin ikut mengawal penggunaan anggaran dan aset daerah di Maluku Utara? Sampaikan informasi yang kamu tahu melalui BALAPOR.